Pemerintah Jepang Akhirnya Minta Maaf kepada Jutaan Wanita Budak Seks dan Janjikan Ganti Rugi

JAKARTA - Pemerintah Jepang dan Korea Selatan secara resmi meminta maaf kepada jutaan perempuan yang dipaksa menjadi budak seks. Mereka bahkan berjanji untuk menggelontorkan dana sekitar 5,6 juta pound sterling atau sekitar Rp114 miliar untuk membayar ganti rugi dan perawatan mereka.

Seperti diberitakan the Sun, Jumat (01/01/2016), jutaan wanita di Jepang dan Korea Selatan menjadi korban kebijakan prostitusi paksa sejak awal 1930-an dan berlangsung hingga akhir Perang Dunia II. Mereka ditipu untuk bekerja dan dipaksa untuk melayani tentara Jepang di rumah bordil seluruh Asia.

Chong OK Sun misalnya, sejak usia 13 diculik oleh polisi dari rumah keluarganya di Hamgyong Selatan, semenanjung Korea. Dia dibawa ke kantor polisi dan berulang kali diperkosa sebelum dikirim ke rumah bordil.

Pada 1996, dia bersaksi untuk PBB dan mengatakan telah melayani lebih dari 5.000 tentara Jepang sebagai budak seks. Setiap hari, dia harus melayani hingga 40 orang.

"Setiap kali saya protes, mereka memukul saya atau memasukkan boneka kain ke mulut saya. Atau kalau saya menolak, ada juga yang memasukkan batang korek api ke bagian pribadi saya sampai saya mematuhinya," katanya.

Menurut Ok Sun, saking seringnya diperkosa, salah satu temannya mengalami penyakit kelamin dan lebih dari 50 tentara Jepang ikut terinfeksi.

Ironisnya, untuk menghentikan penularan penyakit, para wanita pembawa penyakit ini malah disiksa dengan besi panas yang dimasukkan ke organ intimnya. Rasa sakit dan penderitaan inipun menjadi sumber ketidakpercayaan antara kedua negara sejak akhir perang. Sementara pihak lain menyebutkan, hal ini tidak benar.

Profesor sejarah Jepang, Tessa Morris-Suzuki mengatakan masalah seperti ini meninggalkan beban trauma sehingga permintaan maaf atau uang tidak akan cukup.

 Melayani 40 Laki-laki Sehari

Korea secara resmi dianeksasi oleh Jepang pada 1910 dan penduduknya dipaksa menjadi pekerja seks oleh Tentara Kekaisaran Jepang sejak 1932, selama permusuhan antara Jepang dan China.

Pemerkosaan massal Nanking pada 1937 selama Kedua Perang Sino juga mendorong pemerintah untuk gencar mencari wanita penghibur. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan semangat di kalangan tentara dan mencegah perkosaan massal yang tidak terkontrol.

Pada 1938, Departemen perang Jepang Perang secara legal membolehkan seks di rumah bordil militer karena dianggap efektif untuk meningkatkan semangat pasukan, memelihara hukum dan ketertiban dan mencegah pemerkosaan dan penyakit kelamin.

Diberi Janji Palsu

Awalnya, anak-anak perempuan tergoda oleh janji-janji palsu dan sejumlah oknum memboyong mereka ke kota sebelum dikirim ke rumah bordil. Praktek prostitusi inipun semakin tumbuh, militer Jepang menjadi lebih berani dan kuat. Mereka pun mulai menculik para remaja. Menurut laporan PBB pada 1996, polisi Jepang sering menargetkan anak perempuan di sekolah.

Banyak dari mereka menculik anak-anak berusia 14 sampai 18 sehingga militer bisa memastikan keperawanan mereka, dan dalam beberapa kasus, anggota keluarga yang menolak penculikan itu akan dibunuh. Jumlahnya sulit dipastikan, namun diperkirakan 50.000 dan 200.000 anak perempuan dipaksa menjadi perbudakan seksual di pemerintahan Kekaisaran Jepang.

"Pembelaan wanita penghibur ini juga kerap menimbulkan konflik. Suatu hari ada seorang perempuan yang mengadu ke tempat saya, tak lama dia mencoba melawan laki-laki dan menggit lengan salah satu dari pria yang menggodanya. Tapi setelah itu, wanita ini dibawa ke halaman dan hadapan kita semua, kepalanya dipenggal dan tubuhnya dipotong-potong kecil," kata Prof Morris-Suzuki.

Fokus permintaan maaf pemerintah memang banyak untuk perempuan Korea, namun menurut Prof Morris-Suzuki, korbannya termasuk dari Cina, Burma, Thailand, Vietnam dan wilayah pendudukan Jepang lainnya pada saat itu.

"Beberapa tuntutan hukum dan tekanan internasional sampai sekarang, tidak cukup untuk ganti rugi kompensasi. Sekalipun Perdana Menteri Jepang Abe Shinxo menguatkan pernyataan Kono yang mengakui tentara kekaisaran terpaksa menjadikan perempuan sebagai budak seks, pemerintah terus melakukan penolakan," ungkapnya.

Korban prostitusi lain, Yoo Hee-nam ( 87) juga menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah setempat. Mereka tidak puas atas apa yang telah terjadi selama ini. Namun sekali lagi, kesepakatan ini telah final dan tidak dapat diubah.

Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida mengatakan, masalah ini sangat melukai kehormatan perempuan dan keterlibatan militer pada saat itu sehingga permintaan maaf ini dilakukan untuk semua wanita yang merasa tersakiti, baik secara mental dan fisik.***