Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sepasang PNS Bukan Suami-Istri Pingsan Tanpa Busana dalam Mobil di Pinggir Jalan
Peristiwa
10 jam yang lalu
Sepasang PNS Bukan Suami-Istri Pingsan Tanpa Busana dalam Mobil di Pinggir Jalan
2
Diberhentikan Tidak Sesuai Prosedur, Tiga Mantan Wali Jorong Gadut Agam Ini Ajukan Somasi
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Diberhentikan Tidak Sesuai Prosedur, Tiga Mantan Wali Jorong Gadut Agam Ini Ajukan Somasi
3
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
GoNews Group
15 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
4
Dua Kakak Beradik di Sumbar Tewas Tertimbun Longsor Saat Tidur Nyenyak Jumat Dini Hari
Peristiwa
15 jam yang lalu
Dua Kakak Beradik di Sumbar Tewas Tertimbun Longsor Saat Tidur Nyenyak Jumat Dini Hari
5
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
Umum
20 jam yang lalu
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
6
Bisnisnya Hancur dan Dijauhi Tetangga, Keluarga Pasien yang Peti Jenazahnya Jatuh Minta Nama Baiknya Dipulihkan
Kesehatan
11 jam yang lalu
Bisnisnya Hancur dan Dijauhi Tetangga, Keluarga Pasien yang Peti Jenazahnya Jatuh Minta Nama Baiknya Dipulihkan
Loading...
Home >  Artikel >  Ragam

Tim Satgas Diminta Rahasiakan Draf Omnibus Law, Komisioner Ombudsman Mengaku Malu

Tim Satgas Diminta Rahasiakan Draf Omnibus Law, Komisioner Ombudsman Mengaku Malu
Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih. (tribunnews.com)
Minggu, 16 Februari 2020 17:16 WIB
JAKARTA - Tim Satgas omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) diminta merahasiakan draf RUU Cilaka. Hal itu terungkap setelah salah seorang anggota tim Satgas melapor ke Ombudsman RI.

Dikutip dari suara.com, Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih membenarkan pihaknya menerima pengaduan dari salah seorang anggota tim Satgas terkait permintaan merahasiakan draf omnibus law Cilaka.

Atas laporan tersebut Alamsyah mengaku sudah kehilangan selera mengawasi RUU tersebut.

''Saya sudah kehilangan selera untuk mengawasi rancangan Omnibus Law,'' kata Alamsyah saat dihubungi suara.com pada Ahad (16/2/2020).

Alamsyah pun mengaku malu dengan adanya laporan tersebut kepada Ombudsman, apalagi jika melihat ''daleman'' RUU Cilaka yang kualitasnya dinilai meragukan.

''Anda lihat sendiri kualitas rancangannya. Sebagai bangsa Indonesia saya malu,'' kata Alamsyah.

Alamsyah mengungkapkan, seharusnya dalam perumusan RUU ini semua kalangan dan pihak dilibatkan, tidak ada yang boleh disembunyikan, mengingat produk ini nanti yang kena dampaknya adalah masyarakat.

''Bukankah kalau pembentukan Undang-undang itu kan harus melibatkan banyak pihak. Memang sesuai aturan dalam penyusunan peraturan perundangan publik harus dilibatkan,'' katanya.

Beberapa waktu lalu, kata Alamsyah, memang ada pihak yang mengadu kepada Ombudsman untuk menandatangani surat persetujuan untuk merahasiakan materi dan draf, pihak tersebut kata Alamsyah merupakan dari tim Satgas Omnibus Law.

''Memang ada pengaduan yang meminta merahasiakan materi dalam RUU Omnibus Law,'' ungkap Alamsyah.

Atas laporan tersebut, Ombudsman pun kata dia, saat ini sedang menyelidiki apa hal tersebut benar terjadi kepada pihak-pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Maka dari itu, kata dia, Ombudsman terus membuka kesempatan bagi masyarakat melaporkan terkait RUU ini, karena semua masyarakat harus tahu betul isi dari RUU ini.

Sebelumnya, pemerintah melalui sejumlah menteri kabinet yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi telah menyerahkan draf omnibus law RUU Cilaka ke DPR.

Diketahui, RUU tersebut mengalami perubahan nama dari sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja yang kemudian dikenal dengan sebutan RUU Cilaka.

Airlangga berharap dengan diserahkannya omnibus law tersebut DPR dapat segera menindaklanjutinya dengan melakukan pembahasan.

''Terkait dengan isinya, adalah15 bab, 174 pasal. Harapannya segera diproses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Jadi demikian yang tadi dibahas,'' kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020) lalu.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR akan segera menindaklanjuti pembahasan RUU Cipta Kerja usai menerimanya dari pemerintah.

''Akan melibatkan kurang lebih tujuh komisi dan nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR. Apakah itu melalui Baleg atau Pansus, karena melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal,'' ujarnya.***

Editor : hasan b
Sumber : suara.com
Kategori : Ragam

Loading...
www www