Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Rahmad Darmawan Nilai Pemain Depan Madura United Kurang Tenang
GoNews Group
23 jam yang lalu
Rahmad Darmawan Nilai Pemain Depan Madura United Kurang Tenang
2
Pilkada 2020, Tito Tunjuk 4 Pejabat jadi Pjs. Gubernur
GoNews Group
20 jam yang lalu
Pilkada 2020, Tito Tunjuk 4 Pejabat jadi Pjs. Gubernur
3
Anggota Dewan Bermesraan dengan Istri Saat Rapat Virtual Bahas Anggaran, Begini Kejadiannya
Internasional
20 jam yang lalu
Anggota Dewan Bermesraan dengan Istri Saat Rapat Virtual Bahas Anggaran, Begini Kejadiannya
4
RSO Dan Mimi Irawan Berharap Rudy Hartono Cepat Sembuh
GoNews Group
20 jam yang lalu
RSO Dan Mimi Irawan Berharap Rudy Hartono Cepat Sembuh
5
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
Pemerintahan
21 jam yang lalu
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
6
TPS Keliling Riskan Kecurangan, DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang
GoNews Group
22 jam yang lalu
TPS Keliling Riskan Kecurangan, DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang

Pengamat Minta Jokowi Tak Pilih Luhut Panjaitan Jadi Menteri, Ini Sejumlah Alasannya

Selasa, 22 Oktober 2019 20:08 WIB
JAKARTA - Pengamat politik Herry Gunawan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengakomodir Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai menteri pada Kabinet Kerja Jilid II.

Dikutip dari poskotanews.com, Direktur Data Indonesia itu mengatakan, Luhut kerap melakukan blunder. Misalnya, sebut Herry, Luhut sempat cawe-cawe mengurusi persoalan BPJS Kesehatan yang bukan menjadi domain kerjanya.

''Memilih menteri memang hak prerogatif presiden. Namun, LBP perlu ditertibkan, karena sering offside. Keluar dari jalur tugasnya, seperti kasus BPJS kesehatan. Seolah-olah dia seperti wapres,'' ungkap pria yang karib disapa Heg itu, Selasa (22/10/2019).

Terlebih lagi, lanjut Heg, dalam konteks BPJS Kesehatan, Luhut merekomendasikan perusahaan asuransi asal China untuk membantu sistem IT-nya. ''Hal ini sangat berbahaya, karena sama saja menyerahkan data seratusan juta peserta BPJS untuk digarap asuransi China,'' tukas Heg.

Fakta lainnya yang menjadi alasan agar Luhut tidak diakomodir dalam Kabinet Kerja Jilid II adalah kinerja kemaritiman yang jeblok.

''Selama tiga tahun LBP menjabat Menko Maritim (2016-2019) dwelling time telah kembali ke 4 hari. Padahal Menko Kemaritiman sebelumnya sukses menurunkan dwelling time dari 7 hari ke 3,2 hari hanya dalam 11 bulan menjabat,'' ungkap Heg.

Selain itu, sambung Heg, konflik kepentingan yang terlalu terang benderang. Separah-parahnya korupsi di era Orde Baru, menurut Heg, tidak ada pejabat setingkat menteri yang menggunakan pengaruhnya agar BUMN menyewa gedung milik pribadinya sebagai kantor, seperti yang dilakukan LBP terhadap BUMN Pertamina.

Selain itu, tanpa malu-malu LBP menggunakan pengaruhnya agar pemerintah memberi perhatian khusus (seperti sering meninjau lapangan dan kemudahan pajak) bagi IMIP Morowali, yang disinyalir masih bagian dari jaringan bisnisnya bersama grup pensiunan jenderal.

''Keberadaan LBP di Kabinet jelas merupakan gambaran paling sempurna dari berjalannya sistem oligarki politik-ekonomi di Indonesia,'' tegas Heg.

Sejatinya, menurut Heg, para menteri harus saling berkordinasi dan bersinerji sehingga program pemerintah berjalan lancar. Heg-pun mengumpamakan kinerja para menteri dengan instrumen musik yang seirama.

''Jokowi perlu menteri yang seperti instrumen musik, semuanya bergerak. Tapi, kalau ada satu instrumen suaranya lebih keras, seperti terjadi pada LBP, harmoni akan terganggu. Untuk itu Pak Jokowi, ini periode terakhir Anda, jangan salah pilih Menteri,'' tandas Heg. ***

Editor:hasan b
Sumber:poskotanews.com
Kategori:Ragam

wwwwww