Pemerintah Segera Ganti Direksi dan Komisaris Sejumlah BUMN, Yang Dua Periode Minggir

JAKARTA - Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan akan ada pergantian direski dan komisaris di sejumlah BUMN di Indonesia di 2016 ini.  Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (5/2/2016) menyebutkan, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015.

Menurutnya kementerian meminta usulan dari dewan komisaris akan calon direksi BUMN untuk internal yang dilanjutkan screening oleh lembaga independen. "Akhirnya menteri memutuskan," ujar Wahyu.

Bila eksternal, deputi teknis atau menteri mengusulkan calon direksi BUMN yang akan diangkat. Wahyu mengatakan setidaknya akan ada tujuh orang direksi dan 11 dewan komisaris BUMN yang akan diganti karena masa jabatan mereka habis. Posisi yang akan diganti itu ada di beberapa sektor, antara lain di bidang perbankan, agro, farmasi, jasa serta minyak dan gas.

"Di data yang kami catat, direksi kurang dari tiga bulan ada tujuh orang, dewan komisaris ada 11 orang. Ada juga yang kurang enam bulan," ujar Wahyu.

Data tersebut, lanjut dia, menjadi rujukan bagi Kementerian BUMN untuk memberikan pemberitahuan pada setiap perusahaan pelat merah bahwa pimpinannya akan segera berakhir masa jabatannya.

"Jadi semua data tentang direksi dan dewan komisaris ada di data base dalam jaringan pada portal SDM. Mulai dari nama, istansi, diangkat kapan dan kapan selesai masa jabatannya ada semua. Tapi, SDM tidak bisa dibuka untuk umum. Yang penting paling tidak kami punya data itu," tuturnya.

Untuk pemberhentian dan pengangkatan pimpinan BUMN, Wahyu mengatakan dari beberapa nama calon yang diajukan berasal dari internal cukup melalui dewan komisaris. Namun, nama calon yang muncul dari luar akan diajukan deputi teknis dan diteruskan kepada Menteri.

"Prosesnya seperti itu. Tapi bagi direksi yang sudah menjabat dua periode tidak bisa menjabat di perusahan yang sama karena sesuai peraturan tidak bisa diangkat kembali jika sudah dua periode menjabat," katanya sebagaimana dilansir mediaindonesia.com. (***)