Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Awalnya Nantang Netizen, Kini Denny Siregar Nuntut Telkomsel gegara Data Pribadinya Tersebar
Politik
17 jam yang lalu
Awalnya Nantang Netizen, Kini Denny Siregar Nuntut Telkomsel gegara Data Pribadinya Tersebar
2
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
GoNews Group
8 jam yang lalu
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
3
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
4
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
Kesehatan
17 jam yang lalu
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
5
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
Kesehatan
17 jam yang lalu
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
6
Implementasi 'New Normal' Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
GoNews Group
14 jam yang lalu
Implementasi New Normal Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
Loading...
Home >  Artikel >  Ragam

Menteri Rini Sedih Dikritik tanpa Data, Ini Penjelasannya Soal Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Menteri Rini Sedih Dikritik tanpa Data, Ini Penjelasannya Soal Kereta Cepat Jakarta - Bandung
Senin, 01 Februari 2016 18:21 WIB
JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya menyampaikan perasaannya terkait berbagai kritikan atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Rini mengeluhkan adanya pihak-pihak yang mengkritik proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung namun tanpa data dan fakta yang jelas.

''Saya sedih, seringkali ada orang yang bicara soal kereta cepat tanpa data dan fakta yang jelas,'' kata Rini usai berbicara pada seminar "Sinergi BUMN Menjawab Tantangan dan Peluang MEA", di Jakarta, Senin (1/2/2016).

Menurut Rini, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung semuanya dilakukan secara terbuka serta dikalkulasikan secara "b to b" (business to business).

''Kalaupun kreditornya dalam hal ini bank meminta sesuatu jaminan, itu soal jaminan dari aspek hukum bukan jaminan utang,'' ujar Rini.

Sebelumnya banyak pihak yang melontarkan komentar bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung meminta jaminan dari pemerintah. Meskipun diketahui sejak awal proyek tersebut bahwa Pemerintah sama sekali tidak memberikan jaminan dari APBN.

Rini menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mulai "ground breaking" pada 21 Januari 2016 itu, sama sekali tidak meminta jaminan utang dari APBN.

''Menurutnya pemegang saham dalam perusahaan patungan pengembang kereta cepat, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta jaminan berupa kepastian hukum beroperasi,'' ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam hal investasi jangka panjang, meminta jaminan berupa kepastian hukum beroperasi merupakan hal yang lumrah.

''Jaminan proyek jangka panjang harus ada komitmen dari pemberi lisensi. Kita minta jaminan, jangan tahu-tahu di tengah jalan (izin) ditarik. Matilah kita,'' ujarnya.

Ia mencontohkan, kereta cepat diberi konsesi 50 tahun, kemudian pemerintah mengubah menjadi 30 tahun yang mengharuskan trase diganti. ''Ini tentu mengakibatkan ada investasi tambahan, maka harus ada jaminan bahwa bagi kita bisa bernegosiasi lagi.''

"Kalau ternyata aturan diubah, tentunya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi. Itu kan biasa," katanya.

"Jadi, dalam kereta cepat, Perpres-nya sudah jelas (tidak ada APBN) kalau saya melanggar, saya bisa kena pidana loh. BUMN-BUMN itu juga bisa kena pidana. Jadi tidak ada jaminan pemerintah sehubungan dengan pinjaman maupun anggaran pemerintah, tidak ada dalam APBN," tegasnya.

Untuk itu, Rini mempersilakan pihak berwenang untuk melakukan audit terkait skema pendanaan dan bisnis terkait proyek kereta cepat. "Silakan saja diaudit kalau itu mau diaudit. Kami terbuka saja," ujarnya. ***

Editor : Hermanto Ansam
Sumber : bisnis.com
Kategori : Ragam

Loading...
www www