Dicari, Calon Gubernur Riau Peduli Gambut

Dicari, Calon Gubernur Riau Peduli Gambut
Romesh Irawan Putra
Kamis, 21 Juni 2018 20:40 WIB
Penulis: Romesh Irawan Putra
ADA hal yang menarik saat penulis berjumpa dengan orang-orang di luar Sumatera. Hampir setiap orang baru pertama kali penulis bertemu dan ngobrol di bandara atau di stasiun kereta, umumnya mereka kenal dengan Riau. Sayangnya, mereka kenal justru karena kebakaran hutan, musibah asap dan korupsi.

Tahun 2015, kebakaran hutan di Riau sangat dahsyat. Kerugiannya disebut mencapai Rp220 triliun lebih. Angka ini se-Indonesia. Di Riau, Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) menyebut kerugian kebakaran hutan 2013 mencapai Rp20 triliun.

Siapa yang tidak pernah merasakan dampak mengerikan dari asap beracun kebakaran hutan gambut Riau? Pun bagi pasangan calon gubernur Riau yang kini berlaga di Pilgubri. Jika bukan dirinya sendiri pernah menghirup polutan asap, setidaknya keluarga mereka. Namun di mana isu-isu ini dalam kampanye-kampanye mereka? Di mana tawaran solusi calon-calon pemimpin Riau ini untuk menyelamatkan hampir 7 juta jiwa warganya?

Pantau Gambut menganalisis semua visi-misi para kandidat kepala daerah di provinsi prioritas restorasi gambut di Indonesia. Dokumen itu diperoleh dari infopemilu.kpu.go.id. Untuk menjaga independensi, dan mempertimbangkan sensitivitas isu, Pantau Gambut tidak memverifikasi dokumen itu kepada para pasangan calon. Termasuk alasan dan sebab mereka mengajukan program, visi dan misi. Pun riset ini tidak dalam rangka memberikan saran bagi pemilih untuk memberikan suara kepada calon tertentu.

Empat dari tujuh provinsi itu kini menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Namun sayang, tidak ada yang menyentuh isu ini dalam dokumen yang mereka serahkan ke KPU. Ada dua yang menulis spesifik soal gambut yakni calon gubernur Sumatera Selatan dan calon bupati di Kalimantan Tengah. Bagaimana dengan Riau?

Dari empat kandidat yang bertarung untuk menjadi Gubernur Riau tahun 2018-2023 isu gambut dan perlindungannya tak mendapat tempat. Namun isu kebakaran hutan, ada pasangan calon yang menulisnya dalam visi, misi dan program. Tapi jika diturunkan lebih detil, tidak terlihat rencana bagaimana mereka mewujudkan program itu. Apalagi kalau bicara ukuran-ukuran kesuksesan program tersebut. Nihil.

Awal tahun ini, Riau sempat dilanda kebakaran. Hampir semua media lokal dan nasional memberitakannya. Namun tak ada paslon yang bicara soal ini. Termasuk tawaran-tawaran penanggulangannya.

Data sebaran titik panas di areal prioritas restorasi gambut di Riau per 1 Februari – 15 Mei sebanyak 362. Angka titik panas di Riau dengan tingkat kepercayaan 50% ini merupakan yang tertinggi dibandingkan enam provinsi prioritas lainnya. Lagi-lagi, isu gambut dan perlindungan seluas 2 juta hektare di Riau ini tidak dilirik paslon.

Padahal perlindungan gambut telah diatur dalam Peraturan presiden (Perpres) Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Perpres ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan programnya. Secara khusus, pasal 22 menyebut bahwa ''setiap unsur di lingkungan BRG dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BRG maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.''

Pasal 14 dalam Perpres ini juga menekankan peran penting pemerintah daerah terutama gubernur yang punya kewenangan menunjuk pejabat sebagai koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah.  Sehingga urusan restorasi ini mutlak melibatkan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Penugasan kegiatan restorasi kepada pemerintah daerah juga terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21 tahun 2017. Penugasan ini ditujukan bagi tujuh pemerintah provinsi, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Temuan riset Pantau Gambut memperlihatkan sebaliknya. Isu perlindungan gambut kurang diperhatikan para calon. Dan ternyata latar belakang kandidat di provinsi tidak mempengaruhi prioritas program. Meski ada petahana baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota di provinsi prioritas restorasi gambut, tidak membuat mereka memprioritaskan penanganan kebakaran hutan.

Pantau Gambut juga mewawancarai 100 orang dari provinsi prioritas restorasi. Sebanyak 98 orang di antara mereka mengatakan bahwa isu gambut penting bagi pembangunan daerah. Ada empat hal setidaknya mengapa isu perlindungan gambut begitu penting. Pertama mereka menganggap gambut sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Kedua, mereka melihat gambut dari perspektif ekonomi. Bagi mereka, gambut adalah sumber kehidupan dan bisa menjadi lapangan pekerjaan.

Masyarakat juga menganggap bahwa perlindungan gambut itu penting karena bisa mencegah kebakaran hutan. Dan yang keempat, dibutuhkan kerjasama yang bagus antarpemerintah daerah dan pusat dalam menerbitkan atau menjalankan sebuah peraturan perlindungan gambut.

Masa pencoblosan hanya tinggal sepekan. Walau waktu semakin sempit, namun masih terbuka bagi paslon untuk menyampaikan komitmen mereka atas perlindungan gambut dan hutan. Akankah paslon bicara soal perlindungan gambut di sisa waktu kampanye ini?***

Romesh Irawan Putra adalah Ketua Simpul Jaringan Pantau Gambut Riau.

Kategori:Opini

wwwwww