Antara Pajak Rokok dan Permenkes No. 53 Tahun 2017

Antara Pajak Rokok dan Permenkes No. 53 Tahun 2017
Ilustrasi
Jum'at, 15 Desember 2017 22:58 WIB
Penulis: Fatih
PEMBANGUNAN kesehatan merupakan upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang sangat fundamental yaitu hak atas kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional sekaligus sebagai investasi pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan kesehatan secara nasional adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Namun, tantangan pembangunan kesehatan masyarakat saat ini sangat banyak dan kompleks yakni terjadinya pergeseran/perubahan penyakit yang diderita masyarakat. 

  Jika dahulu masalah kesehatan banyak bersumber dari epidemi penyakit menular, pada masa kini masalah kesehatan banyak bersumber dari penyakit tidak menular (PTM). Data dari Kementerian Kesehatan RI (2011) menyebutkan bahwa kematian prematur pada usia 30 dan 70 akibat PTM di abad ke-21 sebesar 13,8 juta lebih besar dibandingkan dengan penyakit infeksi, perinatal dan nutrisi (4 juta) serta injuries (2,5 juta). 

  Selain berdampak pada kematian usia dini, PTM juga berdampak pada kerugian ekonomi masyarakat dan negara, laporan terbaru dari World Economic Forum (2015) menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi potensi kerugian ekonomi sebesar $ 4.47 triliun dari tahun 2012 sampai 2030 yang disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM).  

  Berbagai penelitian masalah kesehatan mengungkapkan bahwa salah satu faktor pemicu tingginya angka PTM di Indonesia seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes, ginjal dan penyakit berbahaya lainnya adalah konsumsi tembakau/rokok. 

  Menurut data WHO, Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. 

  Tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa, dan 70 % diantaranya berasal dari negara berkembang. Saat ini 50 % kematian akibat rokok berada di negara berkembang. Bila kecenderungan ini terus berlanjut, sekitar 650 juta orang akan terbunuh oleh rokok, yang setengahnya berusia produktif dan akan kehilangan umur hidup (lost life) sebesar 20 sampai 25 tahun (World Bank).    

  Oleh karenanya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi yang tujuannya untuk mengendalikan dampak konsumsi tembakau/rokok, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zak Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, atau Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau, dan berbagai kebijakan lainnya. Tembakau/rokok sebagai barang yang harus dikendalikan konsumsinya, maka Pemerintah juga menetapkan pengenaan “Cukai (Pita cukai)" terhadap tembakau/rokok (CHT) berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. 

  Selain CHT, pemerintah juga menetapkan berlakunya pajak rokok yang besarnya adalah 10 % dari total penerimaan CHT (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Ada beberapa perbedaan mendasar antara CHT dan Pajak Rokok, diantaranya adalah terkait penggunaan (earmaking) dan pendistribusian dana, dimana CHT hanya didistribusikan ke 17 provinsi penghasil tembakau, sedangkan Pajak Rokok didistribusikan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan pembagian berdasarkan jumlah penduduk dan azas potensial daerah. 

Editor:Fatih
Kategori:Opini
wwwwww