Cacat dan Diskriminasi

Cacat dan Diskriminasi
Saifuddin alias Popon
Sabtu, 03 Desember 2016 08:05 WIB

Ketentuan pasal 14 dan 28 tahun 1997 bahwa penyandang cacat (disabilitas) harus diberdayakan oleh setiap perusahaan baik negeri maupun swasta sekurang-kurangnya seorang karyawan cacat yang diposisikan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, harusnya mendapat perhatian khusus. Namun sayangnya, kenyataan di lapangan berbicara sebaliknya. Hal ini terlihat jelas di setiap perusahaan yang minim memiliki karyawan yang mengalami cacat fisik.

Mungkin sebagiannya memang ada yang menempatkan karyawan cacat di perusahaannya. Namun keadaannya bukanlah cacat ketika melamar kerja, tapi cacat ketika sedang bekerja untuk perusahaan tersebut. Lalu karena tidak bisa lagi berkerja seperti dulu, maka dipindahkan ke bagian lain sebagai bentuk empati perusahaan terhadap apa yang terjadi pada karyawannya. 

Realitas dan Ketimpangan

Ironi. Undang-undang ternyata tak cukup kuat melindungi. Jangankan mempekerjakan orang-orang cacat di dalam perusahaan, sistem perusahaan dalam penerimaan karyawan pun kurang terbuka. Banyak terjadi praktik nepotisme. Lalu bagaimana nasib orang cacat? Apakah harus mengemis di jalanan dengan ijazah SMK/SMA atau dengan gelar sarjana?. Padahal di sisi lain ada juga orang yang memiliki fisik cacat, tapi skill-nya jauh lebih hebat dari orang yang memiliki kesempurnaan. Namun sayang, semuanya hilang begitu saja karena diasingkan oleh pihak-pihak tertentu di dunia pekerjaan.

Diskriminasi yang sama juga terjadi di lingkungan pendidikan. Misalnya di sebagian perguruan tinggi tidak menerima calon mahasiswa cacat di jurusan teknik. Ini bukan cerita bualan. Saya sendiri adalah salah satu korban dari diskriminasi tersebut. Penulis pernah mencoba mengikuti tes kuliah di jurusan Teknik Pertambangan. Namun sia-sia karena keadaan fisik terbatas. Siapa yang tidak merasa sedih ketika sesuatu yang diimpi-impikan dari dulu semuanya sirna karena peraturan-peraturan seperti itu sehingga melumpuhkan semangat juang orang-orang cacat.

Dunia memang semakin maju. Dari itu, sesuatu yang dikerjakan pun membutuhkan skill yang tinggi, dan itu tidak hanya bicara tentang kesempurnaan fisik. Karena jika sistem yang demikian tersebut tidak diubah, maka akan banyak orang-orang yang memiliki kekurang fisik terlantar di jalanan karena masih di pandang sebelah mata. Jika dunia pendidikan saja memandang demikian, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan? Tidakkah ada ruang yang diberi untuk penyandang cacat selain dari meminta-minta?

Sebenarnya sederhana, kami hanya meminta diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kaum cacat juga punya kemampuan untuk menduduki posisi tertentu. Mungkin benar perusahaan berniat baik agar tidak terjadi eksploitasi terhadap orang cacat, misalnya mengangkat barang berat. Namun jika tidak pernah diberi kesempatan bagaimana mungkin perusahaan tahu akan kemampuan yang kami miliki? Jangan berikan kami senjata karena tidak mampu untuk mengokangnya. Tetapi berilah kepercayaan untuk kami membuktikannya.

Rasa tersisih yang sama juga terjadi di kehidupan sosial bermasyarakat. Pada masa kampanye pemilihan presiden, penulis pernah jumpa dengan wakil gubernur. Namun sayang, keberadaan kami kurang dianggap. Bukan maksud saya untuk meminta-minta, tapi keadaan tersebut berbeda jauh ketika musim kampanye masih berlangsung. Dermawan karena desakan politik. Banyak janji diuraikan untuk memberi santunan bagi yang cacat, tapi sayang kemudian itu tidak berbekas.

Jika Anda menyuruh saya untuk memilih antara pendidikan dengan santunan, maka saya memilih melanjutkan pendidikan. Hidup kami sudah susah, tapi semakin disusahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau ada pertanyaan; apakah kaum cacat senang dengan keadaannya? Maka jawabnya: tidak. Itu bukan keinginan, tapi takdir yang tak bisa dilawan. Maka memberi kesempatan bekerja bagi kaum cacat maka telah membantu meringankan beban hidup.  

Sebagai bagian dari penyandang cacat, kami kecewa dengan diskriminasi yang terjadi. UU ternyata tak mampu melindungi. Penyandang cacat juga manusia yang mengharapkan kesempatan seperti orang lain dalam bekerja. Bukan kami tidak mampu dalam melakukan sesuatu, tapi kurang sebuah kepercayaan untuk diberikan pekerjaan. Penyandang cacat adalah manusia yang butuh dimanusiakan.

Bukan lah sebuah janji yang kami harapkan tapi apa kah ada bukti dari janji tersebut. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia juga mencakup aspek kemanusiaan salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, yaitu tercantum pada pasal 28A yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Hak hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia termasuk juga kepada penyandang cacat.

Editor:Kamal Usandi
Kategori:Opini
wwwwww