Opini

Trump dan Dilema Jokowi

Trump dan Dilema Jokowi
Selasa, 15 November 2016 12:03 WIB
Penulis: Vishnu Juwono

*Vishnu Juwono

Dunia kembali dikejutkan oleh pesta demokrasi di Amerika Serikat yang puncaknya berlangsung pada pemilihan presiden pada 8 November 2016 yang lalu. Kandidat dari Partai Republik, Donald Trump, pengusaha properti dan bekas bintang reality show, terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Dengan sistem penghitungan electoral college, yang pemenangnya ditentukan oleh jumlah total negara bagian yang dimenangi, Trump memperoleh 279 electoral college, sedangkan pesaingnya, Hillary Clinton, 228. Trump menang, meskipun Hillary memenangi jumlah total suara pemilih (47,7%) dibanding Tump (47,4%). Ini gempa politik global dunia kedua setelah peristiwa Brexit, ketika melalui referendum rakyat Inggris di luar dugaan memutuskan keluar dari Uni Eropa pada Juni lalu.

Kemenangan Donald Trump ini unik. Sebagai jutawan dengan aset US$ 3,7 miliar (Forbes, 2016), ia mendapat banyak suara dari golongan menengah bawah kelas pekerja kulit putih dengan meraih kemenangan di beberapa negara bagian penting, seperti Michigan, Pennsylvania, dan Ohio. Akibatnya, di dalam segmen pemilih penting ini, Trump unggul telak dengan meraih suara sebanyak 67% dibanding Hillary (28%).

Fenomena ini didefinisikan sebagai "rich populism" oleh Ian Buruma (2016), yakni kelompok pengusaha kaya baru yang lihai berpolitik dengan memanfaatkan rasa frustrasi dari kaum pekerja terhadap kaum elite perkotaan yang dianggap memanipulasi pemerintah untuk memperkaya diri mereka. Akibatnya, selain Trump, di masa lalu terjadi pula fenomena berkuasanya Berlusconi di Italia atau Thaksin di Thailand. Pengalaman panjang Hillary Clinton di sektor publik, seperti menjadi menteri luar negeri, malah menjadi titik lemah bagi Hillary karena dianggap sebagai bagian dari kalangan elite tersebut.

Selain itu, sumber kemarahan lain dari golongan menengah bawah kulit putih tersebut adalah faktor ekonomi, dan Trump mengeksploitasi soal tingginya tingkat kemiskinan di masa Presiden Obama, yang mencapai puncaknya dengan 42,6 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan pada 2010. Untuk menarik simpati mereka, Trump mengecam kebijakan perdagangan bebas yang diakselerasi pada masa Presiden Bill Clinton era 1990-an. Kebijakan perdagangan bebas dengan 11 negara dalam Kemitraan Trans Pasifik (TPP) yang diadvokasi oleh Obama juga menjadi sasaran kritik Trump, yang disebutnya akan mengambil pekerjaan dari kelompok menengah bawah putih serta hanya menguntungkan korporasi dan negara asing.

Mengenai prospek hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat, Kedutaan AS di Indonesia sepertinya harus bekerja keras dalam menjalankan fungsi diplomasi publik. Berdasarkan survei South China Morning Post pada 6 November lalu, hanya 10% warga Indonesia yang memilih Trump dibandingkan Hillary, dengan 90%. Ketidakpopuleran Trump di Indonesia terutama karena retorika anti-muslim Trump selama kampanye. Apalagi Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim.

 

Editor:Munawir Tahir
Sumber:https://www.tempo.co
Kategori:Opini
wwwwww