"Jadi power-nya Menko Polhukam kita minta karena kalau Mendagri yang manggil belum tentu tapi kalau Pak Menko (yang manggil, red) banyak yang takut, apalagi sekarang," kelakar Tito di sela paparannya dalam Rakordal (Rapat Koordinasi Pengendalian) Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang digelar BNPP di Ancol, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023.
Baca Juga: Mahfud MD Bentuk Satgas TPPU, KPK dan BPK Tak Terlibat: Integritas Dipertanyakan?
Baca Juga: Pengamat: Mahfud MD Tak Cocok Dampingi Anies
Pantauan GoNEWS.co di lokasi, Tito dan Mahfud memang terlihat akrab. Keduanya duduk bersebelahan di jajaran kursi para pejabat utama peserta Rakordal.
Kelakar Tito disampaikan disela paparannya terkait fungsi BNPP sebagai lembaga koordinasi pembangunan perbatasan. "Koordinator," ujar Tito yang juga menjabat Mendagri di Kabinet Jokowi.
Baca Juga: Ini Alasan Mendagri Tito Tunjuk Zudan Arif Fakrulloh sebagai Sekretaris BNPP
Baca Juga: BNPP Kejar Anggaran Rp7,7 Triliun di Kementerian/Lembaga
"Saya ketuanya dan Ketua Dewan Pengarahnya adalah Bapak Menko Polhukam," terang Tito.
Tito mengungkapkan anggaran untuk perbatasan tahun 2023 berkisar Rp7,7 triliun dan sudah tersebar di sejumlah kementerian/lembaga. Ia menegaskan, anggaran tersebut harus tepat sasaran.
"Uang untuk di perbatasan jangan dipakai untuk yang lain," kata Tito.
Saat ini, kata Tito, selain memastikan bahwa anggaran tahun berjalan digunakan tepat sasaran, penting juga untuk mulai mengonsepkan kebutuhan anggaran pembangunan perbatasan negara tahun depan.
"Ada pagu indikatif, pagu definitifnya, di bulan Juli biasanya. Itu harus diajukan berapa kebutuhannya baik ke Bappenas maupun Kementerian Keuangan RI supaya nanti dimasukkan ke dalam APBN tahun depan untuk membangun perbatasan," kata Tito.
Tak heran, nampak hadir juga di lokasi, Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang (Koordinator Investasi dan Pembangunan Rachmad Gobel. Memahami pentingnya dukungan bagi BNPP, Gobel pun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan anggaran tahun depan.
"Jangan ragu-ragu, Pak! Untuk menyampaikan ke saya apa yang harus didukung supaya ini jalan di DPR. Supaya anggarannya bisa kita perjuangkan di DPR," tegas Rachmad.***